Tsunami Air Tawar Terjang Tangerang .:. 63 Tewas 80 Hilang 317 Luka-Luka

Musibah alam dahsyat kembali terjadi. Kali ini, air bah Situ ( danau) Gintung mengamuk di Cirendeu, Tangerang, Banten. Lokasi kejadian itu berada di pemukiman padat yang dihuni sekitar dua ribu warga. Jaraknya hanya 15 menit menggunakan kendaraan bermotor dari kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Situ Gintung jebol kemarin pagi bertepatan dengan waktu salat Subuh. Sekitar dua juta kubik air menghempas tiga desa dan satu perumahan elit Cirendeu Permai. Hingga pukul 21 tadi malam, posko utama penanggulangan bencana Universitas Muhammadiyah Jakarta mencatat korban tewas mencapai 63 orang. "Yang teridentifikasi 58, yang lain belum," ujar Kepala Posko Dr Rahmat Salam yang stand by di lokasi kejadian..
Menurut Rahmat, kemungkinan korban bertambah sangat besar. "Masih ada mahasiswa kami yang hilang, terutama yang berada di kos-kosan. Jumlahnya sekitar 45 orang, belum lagi warga yang masih mencari kerabatnya," katanya. Posko mencatat laporan orang hilang sudah mencapai 80 orang.
"Karena hujan lebat dan angina kencang, pencarian kami hentikan sementara. Akan dilanjutkan besok pagi," kata Rahmat. Posko UMJ menjadi lokasi sentral yang mengkoordinasi bantuan yang mengalir sejak pagi. Danau Situ Gintung terletak sekitar 800 meter di selatan kampus UMJ. Karena letaknya di cekungan, kampus milik Muhammadiyah itu rusak parah. Gedung rektorat UMJ jebol dan genteng-gentengnya hilang.
Rumah-rumah yang terletak dalam satu deret di jalan Haji Juanda yang menghubungkan kampus UMJ dan Situ Gintung rata dengan tanah. "Di lokasi itulah mahasiswa kami hidup sehari-hari di kos-kosan. Karena kejadiannya pagi sekali saya kira mereka belum siap," kata Dekan Fisip UMJ itu.
Air bah itu mulai menerjang sekitar pukul 04.40. Zaenuddin, warga Jl Haji Juanda, Cirendeu yang rumahnya hilang tersapu mengaku mendengar suara kentongan sekitar pukul 03.00. "Saya kira itu ronda biasa, arahnya dari kampung Situ di dekat danau," katanya saat ditemui Jawa Pos di posko evakuasi resimen mahasiswa (menwa ) UMJ.
Saat hendak menjalankan salat Subuh, tiba-tiba Zaenuddin mendengar suara gemuruh. "Saya buka pintu langsung kena air, saya pegangan meja makan," kata bapak dua anak itu. Dia selamat karena tersangkut pohon besar yang rubuh tepat sebelum Sungai Pesanggrahan.
"Saya ingat ada dua mobil Avanza yang hanyut disamping saya," ujar pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis barang elektronik itu. Belasan mobil memang tersangkut bersama reruntuhan bangunan. Barang-barang elektronik seperti televisi juga hanyut
Air juga sampai di perumahan elit Cirendeu Permai yang terletak di seberang Kali Pesanggrahan. Rumah-rumah yang rata-rata bertlantai dua terendam hingga satu meter. Beberapa mobil yang diparkir di garasi juga rusak dan saling tindih.
Soal penyebab pasti musibah, Direktur Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan mengatakan, tinggi air yang mampu diatasi oleh tanggul Situ Gintung hanyalah dua sampai tiga meter. Pada saat tanggul jebol, diperkirakan volume air mencapai 5-7 meter.
Saat itu, kata Iwan, hujan mengguyur bagian hulu di Bogor sejak pukul 16.00 hingga 21.00 Kamis (26/3). Air kemudian terkonsentrasi dan berkumpul di Pesanggrahan. Jumlah air lama-lama tidak tertampung pada saluran pelimpahan (spill way) di tanggul Situ Gintung. "Jumlah air yang melewati sebanyak 1,5 juta kubik dan keluar menjadi banjir bandang di hilir yang padat pemukiman," kata Iwan.
Iwan mengatakan peruntukan tanggul telah berubah dari saat kali pertama dibangun pada 1930-an. Awalnya, kata dia, tanggul digunakan untuk saluran air. Namun, itu akhirnya berubah menjadi konservasi air. Pembangunan tanggul dilakukan berdasarkan curah hujan pada 1910-1960an. "Saat itu cuacanya masih bagus. Jauh berbeda dengan sekarang," katanya.
Ratusan tentara dari Kesatuan Marinir dan Kostrad dikerahkan untuk melakukan evakuasi warga yang luka-luka maupun yang tewas. Beberapa yang ditemukan langsung dikirim ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun, upaya evakuasi ambulance dan kendaraan pengangkut terhambat karena ratusan warga berkumpul di jalan-jalan yang sempit.
Jalan Ciputat Raya menuju Lebak Bulus juga macet total. Hingga tadi malam, di beberapa kampung, PLN masih menghentikan pasokan listrik. "Kita memang minta agar listrik distop dulu karena banyak kabel yang putus," kata Dr Rahmat Salam.

SBY Sidak
Mendengar adanya bencana jebolnya tanggul Situ Gintung, Cirendeu, Tangerang Provinsi Banten, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menghentikan sementara cuti kampanyenya. SBY memutuskan untuk meninjau lokasi bencana sebelum melanjutkan kampanye partai demokrat.
Pagi kemarin, SBY sempat menghadiri kampanye partai demokrat di lapangan Gazibu Bandung. Selesai kampanye di Bandung, SBY melanjutkan perjalanan untuk kampanye ke Serang, Banten. Di rest area KM 62, Tol Cikampek, rombongan SBY yang naik bus kampanye partai demokrat berhenti.
Di tempat tersebut SBY melepas baju birunya dan menggantinya dengan kemeja merah. SBY berperan lagi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian SBY memberikan pernyataan kepada wartawan.
"Atas nama negara saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. Semoga arwah saudara kita yang meninggal diterima di sisi Allah SWT," kata SBY.
Yang kedua, kata SBY, sistem telah berjalan. SBY mengaku pagi itu telah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah berada di lokasi bencana. Disamping itu SBY juga memerintahkan Menkes Siti Fadillah Supari dan Mensos Bachtiar Chamsyah untuk mengerahkan jajarannya menangani korban.
"Meski sistem sudah bekerja, saya break sebentar kampanye saya untuk melihat langsung ke lokasi dalam kapasitas saya sebagai presiden RI," kata SBY.
Untuk menuju lokasi bencana ternyata tak mudah bagi SBY. Sejak perempatan Lebak Bulus hingga ke lokasi bencana, terjadi kemacetan parah. Kendaraan SBY tak bisa menembus kemacetan tersebut. SBY pun memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan membonceng motor pengawal presiden.
Pemandangan seperti itu pernah terlihat saat SBY akan menghadiri pembukaan balap motor A1 di Sentul, Bogor, 12 Februari 2006 lalu. Saat itu SBY juga terjebak kemacetan dan memutuskan memboceng motor pengawal presiden. Berkat motor pengawal itulah SBY bisa tiba lebih cepat di lokasi bencana. Di tempat tersebut SBY sudah disambut oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Menkes Siti Fadillah Supari.
SBY berada di lokasi bencana sekitar 20 menit. Di tempat tersebut SBY menemui keluarga korban, para pengungsi, dan melihat kerusakan yang diakibatkan jebolnya tanggul Situ Gintung.
"Saya langsung melihat di sini serta mendengar laporan dari wapres dan menteri-menteri lainnya. Ini betul-betul musibah. Suatu tekanan air yang tidak terduga-duga karena tingginya air di waduk ini, sehingga kedepan, sistem tanggap darurat berjalan termasuk bagi keluarga yang mengalami kerusakan rumah dan sebagainya," kata SBY usai meninjau lokasi bencana.
Menurut SBY, yang terpenting saat ini adalah perawatan bagi yang sakit, dan penanganan bagi mereka yang berada di pengungsian. "Makanan, minuman, air bersih, dan obat-obatan harus tersedia," kata SBY. Untuk tanggung yang jebol, kata SBY, akan dibangun kembali. "Kita pikirkan kembali konstruksinya agar tidak mengkhawatirkan," katanya.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penanggulangan Bencana Depkes Rustam S Pakaya mengatakan, Depkes lebih memprioritaskan kebutuhan darurat seperti air bersih dan makanan sehat.
"Selain mengalami luka-luka bencana. Mereka juga terdiagnosa mengalami patah tulang luka lecet karena benturan, kena ispa dan diare," ujarnya. Mereka yang mengalami luka telah mendapatkan perawatan di tujuh pos kesehatan di lokasi bencana.
Rustam menambahkan, pihaknya akan terus memantau dan memberikan bantuan sebisa mungkin terhadap korban. Jenazah disemayamkan di RS Fatmawati sekitar 21 orang. Satu orang korban belum berhasil teridentifikasi.
Hingga pukul 19.00, korban yang dirawat di IRD RS Fatmawati tersisa empat orang. Menurut Wakil Kepala Bidang Pelayanan IRD Ugi Sugiri, enam pasien telah pulang lantaran kondisinya membaik. "Sedangkan pasien yang meninggal di IRD ada dua orang. Lain lagi dengan jumlah korban yang meninggal di kamar jenazah," terangnya.
Saat ini, kata Ugi, pihaknya masih terus menunggu kiriman korban. "Kami siap menangani dan memberi bantuan," imbuhnya. Berdasarkan analisisnya, korban yang meninggal akibat sesak pernafasan atau pneumonia. Demikian pula dengan korban yang berhasil diselamatkan.
"Rata-rata mereka terserang pernafasannya. Mereka tersedak air dalam jumlah banyak," jelas dia. Menurutnya, jika pasien ditangani dengan cepat, tingkat kesembuhannya cukup tinggi. "Yang sudah pulang enam. Mudah-mudahan yang lain menyusul," ujarnya.
Di bagian lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nahdian Furqon mengatakan, tragedi Situ Gintung adalah bukti kelalaian pemerintah. Sebab, tanggul tersebut sudah menunjukkan gejala jebol pada November lalu. "Saat itu ada kebocoran di tanggul. Itu terjadi karena ada keretakan tanggul. Tapi saya lupa di bagian mana," kata Nahdian.
Namun, imbuh Nahdian, setelah penemuan kebocoran tersebut tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Tanggul tersebut dibiarkan tanpa perbaikan. Padahal, kata dia, kapasitas tanggul terus bertambah hingga jauh dari kapasitas maksimal ketika tanggul dibuat pada 1930an.
Tanggul tersebut, kata Nahdian, sudah jelas beresiko tinggi. Apalagi tak jauh dari tanggul terdapat pemukiman penduduk. "Mestinya kan ada sistem informasi untuk memberitahu apabila ada musibah," katanya.
Karena itu, dia menilai tragedi Situ Gintung lebih banyak disebabkan human error, dalam hal ini pemerintah. "Pemerintah jelas tahu kemungkinan-kemungkinan buruk itu. Tapi mereka melakukan pembiaran dan lalai," tegasnya.

Baca selanjutnya..

Hadirilah Acara.................
DIALOG KEBANGSAAN

"Menyongsong Fajar Baru Indonesia"

BALAI SARBINI, 20 Mei 2009
Acara ini Di Persembahkan oleh HIPPMIB JAKARTA.

Baca selanjutnya..

Beasiswa S2 Islamic finance Qotar University

Master of Science in Islamic Finance and Diploma in Islamic Finance. Master Program Scholarships in Islamic Finance at Qatar University. Application deadline is 31 March 2009
The Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS) is offering full-scholarships for the following programs:

1. Master of Arts in Islamic Studies with a specialization in Contemporary Fiqh
2. Master of Arts in Islamic Studies with a specialization in Religions and Contemporary thought
3. Master of Arts in Public Policy in Islam
4. Master of Science in Islamic Finance
5. Diploma in Islamic Finance
6. Diploma in Islamic Studies

Note: only the first two programs require a bachelors of religious studies as a pre-requisite

Scholarships include tuition, housing etc. for international students

Deadline for applying: 31 March, 09
Deadline for submitting language results (TOEFL & Arabic test): 13 August, 09

Please visit the website for the admissions and scholarship forms and for further details.
Contact Information:
Admissions Office
Qatar Faculty of Islamic Studies
P.O Box 34110
Doha, Qatar
Phone: +974 4546560 / +974 4546559
email: nalmerikhi@qfis.edu.qa
website: http://www.qfis.edu.qa

Baca selanjutnya..

PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN: Memicu kontroversi

JAKARTA -- Pro kontra film perempuan berkalung sorban (PBS) masih terus berlanjut. Bahkan kini Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) mendesak pemerintah untuk mencabut film tersebut dari peredaran. Pasalnya, film ini dinilai telah melecehkan nama pesantren.

Ketua Mejelis BKsPPI, Didin Hafidhuddin, menegaskan pihaknya merekomendasikan agar film PBS dicabut dari peredaran. Menurutnya film ini memberikan pecintraan buruk terhadap pesantren yang digambarkan seolah-olah pesantren mengungkung perempuan," tandasnya.

Permasalahan ini dibawa ke Ijtima Nasional BKsPPI menurut Didin didasarkan kepada banyaknya surat-surat, sms, dan fax dari pimpinan pondok pesantren tentang kondisi film tersebut. Ditambah lagi dengan maraknya pemberitaan negatif tentang film tersebut. "Ternyata semua itu sesuai dnegan kenyataannya," papar Didin.

Pendapat senada dilontarkan oleh, Ketua MUI Pusat, Kholil Ridwan. Menurutnya setelah ia menonton film tersebut, memang banyak ditemukan beberapa kejanggalan. "Apapun motivasi pembuatan film itu, tapi realita di layar kesannya memojokkan pesantren. Di sana digambarkan pesantren seolah-olah memenjarakan santri perempuan, hak-hak perempuan ditindas, dan suami bisa berbuat seenaknya terhadap istri. Bahkan disitu juga menggambarkan terbelakangnya pesantren yang membakar buku-buku, mereka mendiskriminasikan pondok pesantren," tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut Kholil, pihaknya mempertanyakan mengapa dalam film tersebut menonjolkan buku 'Bumi Manusia' karya Pramoedya Ananta Tur, yang menulis buku di penjara, Pulau Buru. "Malah di film itu, pesantren diibaratkan sebuah penjara," paparnya.

Hal-hal tersebutlah yang mendasari BKsPPI untuk mendesak pemerintah segera menarik peredaran film tersebut yang diyakini pihaknya memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat. "Kami minta pihak berwenang untuk menarik film itu," tegasnya.

Bahkan pihak BKsPPI meyakini upaya yang dilakukan pihaknya merupakan salah satu tindakan preventif akan adanya pembuatan film serupa. "Agar para produser mikir dalam membuat film. Atau jangan-jangan mereka memang punya misi, sengaja menjelek-jelekan Islam atau pesantren. Karena film itu merupakan salah satu media yang paling ampuh untuk propaganda tersebut," pungkas Kholil Ridwan

Baca selanjutnya..

BANDUNG -- Umat Islam diharamkan mengikuti peringatan hari kasih sayang atau lebih dikenal dengan sebutan Valentine Day's yang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Februari.Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Drs Hafidz Utsman, kepada ANTARA, di kantor MUI Jabar, Jalan RE Martadinata No105 Bandung, Jum'at.
"Bagi Umat Islam ikut valentine, itu haram," tegasnya.

Ia mengatakan, budaya peringatan valentine ialah budaya yang berasal dari non muslim. "Valentine itu kan dari budaya luar, dan asal usul valentine itu orang pacaran yang tidak pakai norma agama, jadi kenapa orang Islam harus meniru budaya itu," katanya.

Menurut dia, dalan ajaran Islam tidak mengenal peringatan hari kasih sayang, karena Islam memandang setiap hari ialah hari kasih sayang. Dikatakannya, meskipun mengharamkan perayaan valentine day untuk warga muslim, pihaknya tidak melarang bagi orang non muslim yang akan merayakan hari kasih sayang. "Kalau ada orang non muslim yang merayakan valentine silakan saja, selama tidak mengganggu kita (warga muslim)," katanya
Baca selanjutnya..

polemik golput

Angka golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Pemilu 1955 jumlah partisi-pasinya lebih dari 90 persen. Di awal reformasi, partisipasi itu turun menjadi sekitar 86 persen. Pemilu 2004 legislatif turun lagi menjadi sekitar 77 persen. Banyak pengamat memprediksi jumlah mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya akan membengkak.

Banyak pihak merasa was-was dengan kenyataan ini. Ter-masuk di dalamnya partai-partai Islam. Mereka mengasumsikan, pemilih yang tidak memilih itu berasal dari kalangan Islam. Karena itu, perlu sebuah arahan yang memungkinkan pemilih tersebut menggunakan haknya pada pemilu tahun 2009. Mereka sangat khawatir jika banyak yang golput, partai Islam akan turun perolehan suaranya nanti.Bisa jadi ini pulalah yang mendorong Ketua Majelis Per-musyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih atau golput. Hidayat menilai fatwa haram bisa mendongkrak keikut-sertaan pemilih dalam pemilihan umum 2009. "MUI harus meng-haramkan golput," katanya di Gedung MPR/DPR, Jumat (12/12/2008) seperti dikutip tempointeraktif.com. Konon, seperti ditulis majalah Tempo, niat ini muncul karena kekhawatiran adanya kelompok ideologis di partainya yang berancang-ancang untuk tidak memilih (golput) bila partainya keluar dari rel perjuangan.

Namun seperti dikatakan Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub, MUI membantah fatwa golput ditunggangi partai politik, apalagi berdekatan dengan pemilu. Menurutnya, pembahasan soal fatwa golput ini kebetulan saja. Apalagi, apa yang dibahas MUI dalam ijtima' ini sudah dirancang sejak dua tahun lalu. “Kebetulan banyak masukan juga soal pemilu ini kepada MUI," kata Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub beberapa waktu lalu.

Imam besar Masjid Istiqlal ini tidak menjelaskan siapa saja yang memberikan masukan tersebut. "Fatwa itu hal yang dilakukan ulama atas pertanyaan masya-rakat dan ketika ulama menjawab atas tanggung jawab kepada Allah, umat boleh mengikuti atau tidak namun pertanggung-jawabannya kepada Allah," kata Ali kepada padangkini.com.

Hal yang senada ditegaskan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Menurutnya, fatwa itu keluar karena adanya permintaan dari masyarakat sekaligus menghadapi pro-kontra golongan putih. “Namun, kami tidak masuk dalam istilah golput, tapi masuk pada istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Ini lebih memiliki landasan kuat. Dalam rangka akhdul imamah, dengan fatwa ini kita kasih tuntutan memilih pemimpin muslim,” katanya.

Bunyi Fatwa

Fatwa ini tertuang dalam Hasil Ijtima' Ulama III MUI bagian IV, sub judul: Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) dalam Pemi-lihan Umum. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.

Keempat, memilih pemim-pin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemam-puan (fathonah), dan memper-juangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai-mana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar; (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosia-lisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masya-rakat terpenuhi.

Memang bila membaca rekomendasinya, MUI tidak mewajibkan orang untuk memilih tapi hanya menganjurkan. Namun dalam persidangan di ijtima' tersebut dan berbagai wawancara para pengurus MUI ada nuansa yang menyatakan golput itu haram. Padahal butir kelima sebenarnya membuka peluang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini haram hukumnya, jika pemimpin/wakil rakyat itu tidak memenuhi syarat sebagai-mana ada dalam butir satu. Sayangnya MUI tidak menen-tukan siapa saja yang layak dipilih dan tidak.

Tidak dipungkiri, ada nuansa kepentingan di balik keluarnya fatwa ini. Beberapa pengurus MUI baik di pusat dan di daerah ada yang menjadi pengurus parpol. Bahkan ada pengurus parpol besar sekuler yang menjadi tim perumus.

Seorang peserta kepada Media Umat menyatakan, sepertinya semua keputusan yang akan keluar dari ijtima' ulama seluruh Indonesia ini sudah di-set dari awal. Mereka menyesalkan kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa yang lebih penting yakni tentang wajibnya menerapkan syariah oleh negara. “Susah kita berbicara kalau masih menya-maratakan antara UU 45 dan Pancasila dengan Alquran dan Sunnah dalam berupaya mencari kebenaran,” ujar peserta yang tak mau disebut namanya.[] mujiyanto/rikhwan
Baca selanjutnya..

Membangun Komitmen Tripartit Dalam Rangka Bahteramas di Kota Bau-bau

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa pada tanggal 31 Januari 2009 dilaksanakan pertemuan Tripartit (pemerintah daerah, perbankan dan pelaku dunia usaha). Pertemuan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia kendari dan Pemerintah Kota Bau-Bau yang tujuan utamanya membangun komitmen Tripartit dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Bahteramas. Melalui pertemuan ini diidentifikasi berbagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha dalam mewujudkan tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals), yaitu pembangunan yang pro masyarakat miskin (pro-poor).
Pertemuan Tripartit tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sultra, H. Nur Alam, SE, Wali Kota Bau-Bau, Drs. MZ. Amirul Tamim, MSi, Pemimpim Bank Indonesia Kendari, Lawang M. Siagian, Kadinda Kota Bau-Bau, Ari Priadi Anas. Pertemuan ini dihadiri sekitar 300-an orang yang terdiri dari unsur SKPD Pemerintah Sultra dan Pemkot Bau-Bau, pelaku dunia usaha (Kadin dan petani rumput laut), akademisi dan pimpinan & karyawan perbankan se-Sulawesi-Tenggara.
Pertemuan Tripartit yang adiawali dengan Penandatanganan SK/MoU Pembentukkan Satgas Konsultan Keuangan Mitra Bisnis (KKMB) Kota Bau-Bau dan dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Satgas KKMB Kota Bau-Bau oleh Wali Kota Bau-Bau. Pembentukkan Satgas ini merupakan kelanjutan dari pembentukkan Satgas KKMB tingkat provinsi Sultra pada tahun 2003 dan Satgas KKMB Kabupaten Kolaka pada tahun 2007. Satgas KKMB sebagai wadah koordinasi antara instansi dalam rangka pengembangan ekonomi daerah/ekonomi lokal. Sejatinya, Satgas KKMB telah berperan aktif menjembatani perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke UMKM (sektor riil). Peranan lembaga KKMB sangat penting dalam menjembantani dunia perbankan (sektor moneter) dengan UMKM (sektor riil) karena unit usaha di daerah ini sebagian besar (99,86%) masih tergolong UMKM.
Bank Indonesia Kendari sebagai bagian integral dari Bank Indonesia pusat memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan/ekonomi lokal. Komitmen itu terlihat dari kebijakan Bank Indonesia Kendari dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: (1). Kebijakan sisi penawaran (supply side), yakni pengembangan kebijakan yang difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, (2). Kebijakan sisi permintaan (demand side), yakni kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable).
Komitmen BI Kendari dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sultra juga terlihat dari beberapa program yang diinisisasi oleh lembaga ini, antara lain:
(1). Memfasilitasi pengembangan produk kelapa olahan (VCO & minyak goreng sehat) melalui pendekatan klaster bisnis. Telah terdapat Assosiasi Produsen Kelapa Olahan (APKO) Sultra sebagai wadah bagi seluruh produsen kelapa olahan se-Sultra dalam integrasi jaringan bisnis
(2). Revitalisasi peran dan fungsi Satgas KKMB sebagai fasilitator percepatan dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui pengembangan komoditas/sektor unggulan daerah dengan penguatan koordinasi dengan instansi/institusi terkait.
(3). Pengembangkan UMKM melalui pendekatan Pilot Project Cluster yang berbasis komoditas unggulan daerah di Sultra pada tahun 2009.
(4). Bekerjasama dengan BPM Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi pelaksanaan Studi Pembelajaran Pengembangan Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok) bagi 16 ketua kelompok tani rumput laut perwakilan dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara serta 10 orang fasilitator dari pemerintah daerah, akademisi dan pendamping UMKM.
Pada pertemuan Tripartit ini, Gubernur Sultra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh peran aktif dari komponen Tripartit (pemerintah daerah, dunia perbankan dan pelaku dunia usaha). Pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator telah membuat regulasi agar pelayanan publik semakin efektif, khususnya dalam mendorong dunia perbankan dan pelaku dunia usaha agar lebih pro aktif dan mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Sultra B H. Nur Alam, SE membawa harapan yang besar terhadap kemajuan dan akslerasi pembangunan daerah di provinsi ini. Karena, sejak awal pemerintah daerah telah membuat regulasi. Artinya, pemerintah daerah telah berupaya keras dan pantang menyerah dalam mendorong dan mempasilitasi pelaku dunia usaha agar lebih proaktif dan mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola faktor karunia alam (endowment factor) yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara yang jumlah sangat melimpah, misalnya potensi tambang yang diperkirakan bisa membiayai APBN Indonesia selama sepuluh tahun.
Pemerintah daerah juga sejak awal telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mampu membuka ruang gerak bagi berkembangnya usaha-usaha produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang mayoritas bermukim di perdesaan dan wilayah pesisir. Terciptanya lapangan kerja baru yang kemudian dapat meningkatkan daya beli masyarakat merupakan faktor positif bagi terciptanya stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka tugas pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan kerja menjadi relatif ringan, karena masyarakat telah mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatannya secara mandiri.
Upaya mengoptimalkan dan mendorong perkembangan sektor riil terus dilakukan. Kali ini, pemerintah Provinsi Sultra menegaskan kembali komitmennya bahwa dalam waktu dekat akan membangun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 12 Kota/kabupaten. Lembaga keuangan ini yang akan memberikan dana/pembiayaan kepada UMKM. Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Tripartit yang diselenggarakan di Aula merah Putih Rumah Jabatan Gubernur pada tanggal 17 Oktober 2008. Modal awal lembaga ini dihimpun dari dana Block Grant untuk setiap desa/kelurahan yang sudah disalurkan pemerintah provinsi Sultra sejak tahun anggaran 2008.
Agar peran aktif pelaku dunia usaha (Kadin) dapat lebih optimal dalam mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah, maka pemerintah daerah harus merealisasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan,pelabuhan, listrik dan infrastruktur ekonomi lainnya), baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun yang bersumber dari pihak investor domestik dan manca negara. Karena dengan berkembanganya infrastruktur, maka kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya akan ikut berkembang.Artinya, infrastruktur merupakan pendukung pengembangan ekonomi daerah.
Kadin sebagai kumpulan dari para pelaku dunia usaha seharusnya tampil mengambil peran di lini terdepan dalam mengembangkan sumber daya alam (SDA) di daerah ini. Kadin harus memiliki alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya masih relatif banyak, khususnya di wilayah pesisir provinsi Sultra.
Pelaku dunia usaha diharapkan tidak ikut-ikutan (latah) dalam mengembang suatu usaha, pengusaha jangan berperilaku cengeng (mudah menyerah pada keadaan), jangan menjadi pengusaha karena faktor-faktor kedekatan dengan pemerintah (birokrasi), tapi pengusaha yang sejati harus memiliki semangat kreativitas, inovatif serta mampu melihat/mencari peluang usaha meskipun perekonomian sedang dilanda krisis finansial global seperti sekarang ini. Harapan ini sejalan dengan pendapat yang meyakini bahwa penggerak utama pembangunan ekonomi adalah kaum entrepreneur (kaum pengusaha). Mereka adalah inovator yang berusaha mengkombinasikan faktor-faktor produksi (bahan baku) untuk menciptakan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat (konsumen).
Inovasi meliputi penciptaan barang-barang baru, pengenalan metode baru dalam sistem produksi, pembukaan atau pencarain pasar baru, penemuan sumber-sumber ekonomi baru dan organisasi baru dalam industri. Kaum pengusaha adalah pencipta laba yang memungkinkan terjadinya akumulasi modal (capital accumulation) secara terus menerus guna menjamin keberlanjutan pembangunan (sustainable development) atau pembangunan antar generasi.
Kaum entrepreneur memiliki kreativitas yang tinggi untuk merebut peluang dalam kondisi normal maupun krisis, mereka selalu berpikir positif dalam merespons setiap keadaan dan selalu mencari peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Kreativitas pelaku usaha akan dapat dioptimalkan manakala dunia perbankan menyalurkan dananya untuk membiayai inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan umum di Sultra pada tahun 2008 sebesar Rp 4.563.263 juta, sementara dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) hanya sebesar Rp 3.787.686 juta. LDR perbankan Sultra pada tahun yang sama adalah sebesar 83,00%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan relatif lancar. Meskipun demikian dari jumlah kredit yang disalurkan tersebut masih didominasi oleh kredit konsumsi, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa sektor perdagangan juga banyak menyerap kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor riil, khususnya UMKM masih terbatas, akibatnya pertumbuhan ekonomi Sultra hanya didorong oleh variabel konsumsi.
Jika UMKM dapat diberdayakan dengan kredit lunak sehingga kesejahteraannya meningkat, maka pemerintah daerah dan perbankan Sultra, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra harus lebih pro aktif menyalurkan kredit mikro sebanyak mungkin kepada usaha-usaha ekonomi rakyat (sektor riil) yang membutuhkannya. Peran BPD Sultra hendaknya tidak hanya sebagai kasir pemerintah daerah. BPD harus berperan sebagai ”agent of development” yang berperan kunci dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. Artinya, rencana kegiatan-kegiatan BPD Sultra harus selaras dengan misi pembangunan pemerintah provinsi Sultra. Misalnya, Jika pemerintah Provinsi Sultra mencanangkan prioritas pembangunannya pada bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM, maka BPD sultra sebagai bank umum milik pemerintah daerah harus mendukung prioritas tersebut.
Mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara, maka unsur Tripartit harus tetap memelihara komitmennya dan bersinergi antara satu dengan yang lainnya dalam mengambil peran aktif meningkatkan daya saing daerah dalam rangka Bahteramas.
Pada kesempatan ini penulis menaruh harapan kepada Bank Indonesia Kendari dan Pemerintah Provinsi Sultra agar merevitalisasi peran Satgas KKMB dalam menjalankan fungsinya yang terkesan pro-bank dibanding pro-ekonomi rakyat. Artinya, KKMB yang ada harus diubah menjadi Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER), karena menurut penulis ekonomi rakyat-lah yang paling membutuhkan jasa konsultan, bukan justru bank yang sebenarnya tidak memerlukan konsultan keuangan itu. (***)

*) M. Natsir, dosen Fakultas Ekonomi Unhalu



Baca selanjutnya..